Insan Pariwisata Bali Tolak PPKM Level 3 saat Nataru, Begini Respon Menko Luhut Pandjaitan

DENPASAR – Belum lama ini, Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) menyatakan keberatan terhadap kebijakan PPKM Level 3 saat libur Hari Raya Natal (Nataru) dan Tahu Baru karena dianggap bisa menjadi beban baru ketika Pariwisata Pulau Dewata mulai merangkak naik.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsat Pandjaitan menyebut, kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru tak akan menghalangi tingkat kunjungan wisatawan ke Bali.

"Tidak juga (wisatawan sepi) tambah baik. Tadi, penuh hotel semua," kata Luhut Pandjaitan usai meninjau Hutan Mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, 25 November, dikutip VOI.

Menurut Luhut ada dua pilihan yakni penerapan PPKM level 3 pada Natal-Tahun Baru guna mencegah penyebaran COVID-19 atau tidak ada aturan khusus namun kasus corona bisa melonjak.

"Sekarang kamu itu, ada sedikit dibikin aturan tapi aman atau kamu tidak usah ada aturan tapi sakit. Pilih mana?" imbuhnya.

PPKM Level 3 untuk lindungi masyarakat dari COVID-19

Kebijakan PPKM level 3 pada Natal-Tahun Baru ditegaskan Luhut untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19.

 “Pemerintah itu pasti dalam konteks melindungi rakyatnya. Jadi, kalau tidak ada aturan bebas merdeka, bebas merdeka juga itu sakit, kena kamu," ujar Luhut.

Diberitakan sebeelumnya, para pelaku pariwisata di Bali menolak rencana penerapan PPKM level 3 pada libur Natal-Tahun Baru. PPKM level 3 diputuskan pemerintah pusat diterapkan di seluruh Indonesia.

Penolakan PPKM level 3 disampaikan Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) yanga terdiri dari pekerja pariwisata daily worker (DW), guide freelance, sopir freelance, sopir konvensional, penjual suvenir, pedagang hingga penjaga destinasi wisata.

Ketua APPMB Bali Puspa Negara meminta pemerintah pusat membatalkan rencana penerapan PPKM level 3 libur Natal-Tahun Baru. Kebijakan ini dianggap aneh.

"Adanya informasi dari Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang mengatakan demi mencegah kerumunan dan pembatasan kegiatan masyarakat di akhir tahun akan diberlakukan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia. Hal ini tentu bagi Bali sangat aneh dan nyeleneh," kata Puspa dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 November.

Menurutnya, PPKM level 3 malah menjadi beban baru di saat pariwisata Bali mulai bergerak.

"Di tengah kita bersiap untuk bangkit seirama dengan turunnya level PPKM ke Level 2 saat ini dan justru berharap turun terus hingga Level 1 dan bila perlu hingga level 0 tanpa pembatasan dan menuju true normal," imbuhnya.

Dalam perspektif pariwisata Bali, penurunan level PPKM memberi harapan untuk pergerakan ekonomi. Saat PPKM level 2 diberlakukan di Bali, pergerakan pariwisata mulai meningkat.

“Kita berharap akhir tahun ini pariwisata kembali bergeliat meski tetap dengan prokes yang ketat dan inovatif.  Jika ucapan Muhadjir Effendy ini benar dilaksanakan maka dipastikan Bali sebagai destinasi tidak bisa berkutik alias masyarakat di destinasi akan melarat sekarat," ujarnya.

"Kerugian material adalah pembatalan booking akhir tahun yang sudah mulai masuk domestik. Demikian, halnya beberapa event dengan prokes pasti batal. Jika dihitung-hitung bahwa pemberlakuan PPKM Level 3 di akhir tahun ini, pelaku usaha dan masyarakat dipastikan rugi miliaran rupiah," paparnya.

Artikel ini telah tayang dengan judul Pelaku Pariwisata di Bali Tolak PPKM Level 3, Luhut: Untuk Lindungi Rakyat.

Selain informasi soal Respon Menko Luhut Pandjaitan soal penolakan PPKM Level 3 saat Nataru, simak perkembangan situasi terkini baik nasional maupun internasional hanya di bali.voi.id. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!