DENPASAR - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker( Ida Fauziyah menyebut pemerintah pusat menyetop sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena Negeri Jiran tersebut tidak mengikuti nota kesepamahan (Mou) untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system).
Ida menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Jumlah Pengangguran di Jabar Capai 2,43 Juta Orang, Ridwan Kamil: Turun 0,64 Persen
21 Desember 2021, 16:10
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Ida, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi pekerja sektor domestik yang bekerja di Malaysia dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan pekerja sektor domestik di Malaysia.
Malaysia tidak menerapkan sistem yang disepakati
Namun, kata Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia.
"Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Menaker Ida Fauziyah, dikutip Jumat, 15 Juli.
Lebih lanjut, Ida mengatakan, penggunaan SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," tuturnya.
Ida menjelaskan, keputusan penghentian pekerja sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.
Berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, lanjut Ida, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.
Karena itu, Ida mengaku optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif.
Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik.
"Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Artikel ini telah tayang dengan judul Menaker Ida Fauziyah Ungkap Alasan Sebenarnya Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia.
Selain informasi soal alasan pemerintah setop kirim pekerja migran ke Malaysia, simak berita Bali terkini untuk berita paling update di wilayah Bali.
Terkait
