JAKARTA – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto pada hari ini, Jumat, 14 Januari.
Selain menolak UU Ciptaker, demo buruh juga menyoroti isu perpanjangan masa jabatan presiden.
BACA JUGA:
Presiden KSPI sesalkan pernyataan Bahlil Lahadalia
Presiden KSPI Said Iqbal dalam orasinya, menyesalkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengklaim bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres 2024 diundur sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Sebab menurut Said, jika Pilpres diundur maka masa jabatan presiden diperpanjang. Otomatis masa jabatan menteri dan DPR pun ikut diperpanjang. Hal ini, kata Said, tentu tidak sesuai dengan demokrasi.
Said menilai Bahlil menyalahi UU atas pernyataannya itu. KSPI pun menyerukan untuk menangkap Menteri Bahli.
"Tangkap Bahlil, tangkap Bahlil," tegas Said Iqbal dari atas mobil komando.
Selain KSPI, aksi unjuk rasa ini juga diikuti Organisasi Rakyat Indonesia (ORI),Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI), JALA PRT, Buruh Migrant, Urban Poor Consortium, guru dan tenaga honorer, serta organisasi perempuan PERCAYA dan puluhan serikat pekerja di tingkat nasional.
Artikel ini telah tayang dengan judul Buruh Gelar Demo di Depan DPR Tolak Omnibus Law, Seruan 'Tangkap Bahlil' Menggema.
Selain informasi soal demo buruh di depan gedung DPR RI, simak perkembangan situasi terkini baik nasional maupun internasional hanya di VOI. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
