DENPASAR – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) untuk sejumlah proyek di Kabupaten Tabanan, Bali.
KPK periksa 4 saksi kasus korupsi DID Tabanan
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri Mengatakan, pihaknya telah memeriksa empat saksi kasus dugaan korupsi DID Tabanan di Gedung Polres Tabanan pada Selasa, 15 Maret.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kasus Korupsi Dana Insentif Daerah Tabanan: Ini yang Dicecar KPK saat Periksa Dosen Unud
09 November 2021, 09:07 -
| BERITA
Dosen Unud Dicecar KPK Terkait Usulan dan Pengurusan Dana Insentif Daerah Kabupaten Tabanan
08 November 2021, 13:54 -
| BERITA
Kasus Korupsi Dana Insentif Daerah Tabanan: KPK Dalami Komunikasi Pengurusan DID
07 Desember 2021, 15:03
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain terkait dengan penggunaan DID untuk beberapa kegiatan proyek di Pemkab Tabanan," kata Ali, dikutip dari Antara.
Empat saksi, yakni I Nyoman Yasa dari pihak swasta/Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Tabanan serta tiga pihak swasta masing-masing I Wayan Suastama, Made Adhi Susila, dan I Gede Made Susanta.
Selain itu, Ali mengatakan tim penyidik mengonfirmasi empat saksi itu soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
Selanjutnya pada Rabu, 16 Maret, KPK memanggil delapan saksi untuk diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, yakni PNS/Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan I Kadek Suardana Dwi Putra, Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan Made Dedy Darmasaputra.
Kemudian, dua pihak swasta I Gede Made Suarjana dan Ni Komang Widiantari serta tiga saksi berprofesi sebagai petani masing-masing Panji Astawa, I Wayan Suec A, dan I Wayan Geledet.
KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu.
Adapun untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.
Selain informasi soal kasus korupsi dana insentif daerah Tabanan, simak berita Bali terkini untuk berita paling update di wilayah Bali.
