Pemprov Bali Sambut Baik Kebijakan Work From Bali yang Dicanangkan Kemenko Marves

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik kebijakan Work From Bali (WFB) yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, WFB sebenarnya merupakan salah satu tren pariwisata Bali jauh sebelum pandemi COVID-19.

Menurutnya, Bali dipilih menjadi tempat progam WFB karena letak Bali yang mudah dicapai.

"Kondisi demografi masyarakat Bali yang aman, ramah dan adaptif kesedihan fasilitas yang memadai serta harga-harga yang relatif murah," ujarnya.

"Tapi selama ini trend tersebut (WFB) belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu pemerintah mendukung program WFB. Karena, akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali," ujar Cok Ace, sapaan akrab Wakil Gubernur Bali. 

Alasan diterapkannya kebijakan Work From Bali

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan alasan di balik kebijakan Work From Bali bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kemenko Marves dan tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasinya.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu mengatakan pencanangan program WFB diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal. Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal.

"Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal," katanya dikutip Antara, Kamis, 20 Mei.

Bali menjadi salah satu provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi Covid-19 karena Pulau Dewata selama ini bertumpu pada sektor pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali anjlok hingga minus 9 persen.

"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," imbuhnya.

Odo menuturkan kebijakan WFB juga pernah dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2000 pascaperistiwa bom Bali. Menurut dia, kebijakan itu juga tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain.

Pemerintah pun, katanya, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp100 triliun.

"Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum," tegas Odo.

Artikel ini telah tayang di VOI dengan judul Wagub Bali Sambut Baik Kebijakan Work From Bali Gagasan Kemenko Marves.

Selain informasi soal work from Bali, simak perkembangan situasi terkini baik nasional maupun internasional hanya di VOI. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!