DENPASAR - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, kebijakan Bantuan Lansung Tunai (BLT) minyak goreng bisa mencegah kelangkaan komoditas tersebut di pasaraan.
"Dengan kebijakan BLT dan subsidi minyak goreng curah dicabut, maka kelangkaan minyak goreng akan bisa teratasi," kata Piter, dikutip dari Antara, Senin, 4 April.
BACA JUGA:
Kebijakan subsidi minyak goreng rawan penyelewengan
Menurut dia, kebijakan BLT dan pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh Pemerintah itu dapat mengatasi kelangkaan produk minyak goreng di masyarakat.
BLT minyak goreng merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan minyak goreng, yang berdampak besar pada kelompok masyarakat bawah.
Program BLT menggantikan subsidi minyak goreng curah, yang justru memicu kelangkaan akibat penyelewengan seperti penimbunan dan penyelundupan, katanya.
"Saya lebih memilih kebijakan BLT dibandingkan dengan subsidi minyak goreng curah yang rawan penyelewengan," tukasnya.
"Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga, yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan," kata Presiden Joko Widodo, Jumat, 1 April.
Bantuan tersebut diberikan untuk kurun waktu tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp300 ribu. Presiden juga meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk berkoordinasi dalam penyaluran bantuan.
Artikel ini telah tayang dengan judul Kebijakan BLT Dinilai Bisa Tekan Kelangkaan Minyak Goreng.
Selain informasi soal BLT minyak goreng, simak berita Bali terkini untuk berita paling update di wilayah Bali.
Terkait
