DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Keputusan Presiden (Keppres) No. 69/1994 tentang Pengadaan Barang Beriodium. Keppres ini dianggap menghambat produk garam lokal masuk di pasar modern atau swalayan, termasuk garam lokal Bali.
"Saya telah bersurat kepada Bapak Presiden agar melakukan revisi Kepres ini. Karena Keppres ini menghambat produk tradisional garam Bali," kata Koster, saat memberi laporan LKPJ 2021 di gedung DPRD Bali, Kamis, 31 Maret, dikutip dari VOI.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ikuti Arahan Jokowi, Menaker Ida Fauziyah Bakal Revisi Aturan Program Jaminan Hari Tua
22 Februari 2022, 18:10 -
| BERITA
Presiden Joko Widodo Lantik Eks Seskab Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhanas
21 Februari 2022, 13:06
Pihaknya telah mendorong penjualan garam lokal Bali dengan sentral garam di wilayah Kabupaten Buleleng, Karangasem, Jembrana Tabanan, termasuk Kota Denpasar.
"Kita terus mendorong supaya garam tradisional Bali ini betul-betul bisa kembangkan, ditingkatkan produktivitasnya dan dipertahankan kualitasnya. Karena ternyata garam tradisional lokal Bali ini memiliki citra rasa yang sangat baik dan berkualitas sehingga sangat digemari oleh hotel-hotel bintang lima," paparnya.
Selain itu, menurut Koster, produk garam lokal Bali juga digemari sejumlah daerah di luar Bali. Bahkan garam lokal Bali disebut digemari negara-negara luar negeri seperti Jepang dan Korea.
"Kita ekspor garam tradisional lokal Bali. Tapi lucunya garam lokal kita ini tidak bisa masuk pasar modern di Bali. Tidak bisa masuk pasar swalayan di Bali. Karena adanya Keppres nomor 69 tahun 1994 dan ada Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2013 tentang penggunaan garam beryodium. Ini yang menjadi batasan," papar Koster.
Penyebab garam bali ditolak masuk ke pasar modern
Alasan garam Bali tidak bisa masuk ke pasar modern dan swalayan di Bali menurut Koster karena kadar yodium yang masih kurang.
Kondisi tersebut dianggap Koster hanya regulasi para mafia impor garam. Pemprov Bali dengan tegas akan menerobos aturan tersebut.
"Saya kira regulasinya mainan daripada mafia impor garam. Jadi karena itu, saya harus terobos dan Bapak Mendagri, Bapak Perindustrian dan Menko Maritim sangat setuju dan sekarang sedang berproses kepresnya," kata Gubernur Koster.
Terkait
