JAKARTA – Wakil Ketua MPR Arsul Sani mendesak pemerintah agar menyampaikan hasil evaluasi PPKM Level 4 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali secara transparan, sebelum memperpanjang atau menghentikan kebijakan tersebut.
Diketahui, kebijakan PPKM Level 4 akan berakhir pada hari ini, Senin, 2 Agustus 2021. Pemerintah pun akan mengumumkan apakah kebijakan ini perlu diperpanjang atau tidak.
BACA JUGA:
-
| BERITA
PPKM Diperpanjang, Kapasitas Tempat Ibadah di Jawa & Bali Jadi 50 Persen
17 Agustus 2021, 12:52 -
| EKONOMI
Hore! Restoran di Mal Boleh Terima Pesanan Dine In Selama Perpanjangan PPKM
17 Agustus 2021, 11:35
"Sebelum memutuskan melanjutkan atau tidak PPKM, sejumlah faktor dijelaskan kepada masyarakat secara transparan dan komprehensif," ujar Arsul, Senin, 2 Agustus.
Pemerinta diminta jelaskan dampak PPKM terhadap penurunan kasus COVID-19
Menurut anggota Komisi III DPR itu, pemerintah harus memaparkan faktor-faktor terkait evaluasi PPKM level 4 yang telah berjalan dalam beberapa pekan terakhir. Khususnya, signifikansi penurunan angka kasus COVID-19 di tiap daerah.
"Evaluasi dampak PPKM level 4 terhadap sektor ekonomi masyarakat, terutama sektor informal dan UMKM yang mendominasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di daerah-daerah," kata Arsul.
Selain itu, kata Arsul, pemerintah juga harus menjelaskan soal distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama PPKM berlangsung. Serta target vaksinasi.
"Bagaimana bansos selama PPKM yang kemarin dilaksanakan di lapangan. Lalu, progres dan problem vaksinasi," katanya.
Artikel ini telah tayang dengan judul Pemerintah Harus Transparan soal Evaluasi, Sebelum Memperpanjang atau Menghentikan PPKM Level 4.
Selain informasi soal PPKM Level 4, simak perkembangan situasi terkini baik nasional maupun internasional hanya di VOI. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
