DENPASAR – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali mendirikan Posko Pengaduan THR 2021. Posko ini dibuka sejak tanggal 29 April hingga 21 Mei 2021.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibu Akhatab mengatakan, posko pengaduan THR ini merupakan satu upaya untuk menjamin hak-hak pekerja dapat tersalurkan menjelang Idul Fitri 1442 H.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kawal Penyaluran Kompensasi Hewan Ternak, Ombudsman Bali Buka Posko Pengaduan PMK
03 Agustus 2022, 18:05
"Bali merupakan pioner untuk membuka Posko Pengaduan THR, mudah-mudahan bisa menginspirasi kantor perwakilan Ombudsman yang lainnya di Indonesia," kata Umar, dikutip VOI dari Antara.
Posko Pengaduan THR tersebut dibuka langsung oleh Umar bersama perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali.
Umar mengatakan, masyarakat bisa melakukan pengaduan ke Posko Pengaduan THR yang beralamat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Jalan Melati No 14 Denpasar atau melalui telepon/WhatsApp pada nomor 0811 130 3737.
Cegah maladministrasi
Umar menyampaikan, pihaknya perlu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2021.
"Dengan cara mengawasi tindak lanjut pemangku kepentingan baik pihak pekerja/buruh, pengusaha, Gubernur dan Bupati/Walikota atas Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," ucapnya.
Ombudsman sebagai lembaga negara, sambung dia, memiliki kewajiban untuk memastikan THR ini tidak terlambat atau sesuai kemampuan berdasarkan kesepakatan bersama.
"Kami minta ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan aturan dan kepastian dari pengusaha meskipun dalam situasi pandemi. Dalam diskusi, kami juga sudah mendengar komitmen pengusaha untuk bisa memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan yakni H-7 Lebaran," ujar Umar.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker ESDM Bali, Tri Arya Dhyana K mengapresiasi terbentuknya Posko Pengaduan THR Ombudsman Bali ini.
Menurutnya, pembentukan posko tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap penyaluran hak-hak pekerja oleh para pengusaha.
"Dalam SE Menaker perusahaan wajib membayar THR paling lambat H-1 Lebaran," ucapnya sembari menyebut Disnaker Bali juga sudah membentuk posko serupa sejak 20 April 2021.
Pihaknya melihat sejauh ini hubungan industrial di Bali itu khusus, pekerja memahami kondisi pengusaha tersebut, atau mungkin ada kesepakatan diantara mereka bagaimana pembayarannya.
"Kalau memang kesepakatan dua pihak sudah terjadi, kami selaku pemerintah, jika tidak ada pengaduan, maka tetap bisa berjalan," katanya.
Tri Arya menambahkan, perusahaan-perusahaan di Bali selama ini patokan pemberian THR mayoritas tidak saat Lebaran, ada yang saat jelang Hari Nyepi atau Galungan
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali Wayan Madra juga menyambut positif langkah yang diambil Ombudsman Bali. Bahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pekerja atau buruh terkait adanya posko ini.
