DENPASAR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal melayangkan gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen atau 25 persen suara nasional ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru menyebut permohonan uji materi Pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum tersebut akan didaftarkan langsung bersama dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi.
BACA JUGA:
"Kami akan secara resmi memasukkan permohonan ke MK itu bersama Presiden dan Sekjen PKS selaku Pemohon I. Sedangkan, Pemohon II Dr. Salim Segaf Al Jufri akan hadir pada sidang perdana," ujar Zainudin kepada wartawan, Rabu, 6 Juli, dikutip dari VOI.
Presidential Threshold berpotensi ciptakan polarisasi
Zainudin menjelaskan, gugatan tersebut dilayangkan sebagai bentuk tanggung jawab moral PKS selaku partai peserta pemilu yang berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu dilakukan PKS agar tidak lagi tercipta polarisasi atau keterbelahan di masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu.
"Polarisasi itu timbul karena ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang mempersempit adanya calon presiden dan wakil presiden alternatif. Tanggung jawab ini yang harus Kami ambil dengan mekanisme judicial review, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terakhirnya menyebut bahwa yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini adalah partai politik peserta pemilu sebelumnya," jelasnya
Zainudin menuturkan, Tim kuasa hukum PKS telah mempelajari tidak kurang dari 30 putusan terkait permohonan uji materi tentang presidential threshold pada Pasal 222 UU Pemilu. Dia optimis permohonan kali ini akan dikabulkan oleh MK karena pihaknya mengikuti alur petunjuk-petunjuk yang terdapat di putusan-putusan MK sebelumnya tersebut.
"Meski pasal yang diuji sama, yakni Pasal 222 UU Pemilu, tetapi posita, batu uji, argumentasi, petitum yang kami ajukan berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya dan kami ikuti alur petunjuk yang disampaikan oleh MK di dalam putusan sebelumnya," ungkapnya.
PKS meyakini sikap kenegarawanan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi bakal terlihat dalam memutus perkara ini.
"Kami percaya bahwa sembilan hakim di MK ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang memiliki sifat kenegarawanan, sehingga dapat pula mengambil peran untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terbelah saat ini," pungkas Zainudin.
Artikel ini telah tayang dengan judul PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK
Selain informasi soal PKS gugat presidential threshold 20 persen, simak berita Bali terkini untuk berita paling update di wilayah Bali.
Terkait
