DENPASAR – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta DPR segera mengesahkan Rancang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU).
Moeldoko menyebut RUU TPKS harus segera menjadi produk hukum paripurna. Dia menambahkan, dalam menyusun Daftar Investaris Masalah (DIM) Tim Gugus Tugas RUU TPKS harus bisa membaca titik-titik yang perlu disempurnakan dari RUU TPKS.
BACA JUGA:
"Secara substansi harus bisa menjawab seluruh persoalan, baik dari segi pencegahan, perlindungan korban, hingga pengaturan pidananya," tegas Moeldoko, saat membuka konsinyering penyusunan DIM RUU TPKS, di Jakarta, Senin, 31 Januari, dikutip dari VOI.
Kantor Staf Presiden menggelar konsinyering terkait penyusunan DIM RUU TPKS, yang melibatkan Kemenkum HAM, KemenPPA, Kemensetneg, Kejagung, Polri, dan sejumlah lembaga terkait.
Konsinyering penyusunan DIM ini dilakukan, setelah Presiden Joko Widodo menerima naskah resmi RUU TPKS dari DPR.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga berharap Gugus Tugas RUU TPKS segera bergerak untuk melakukan diskusi publik bersama kelompok-kelompok strategis yang suaranya perlu didengar, sebagai bahan dalam penyempurnaan DIM.
“Jangan sampai teriak-teriaknya nanti setelah RUU diundangkan. Lebih baik, kita berdebat 'berdarah-darah' sekarang ketimbang nanti setelah semuanya disahkan,” tegas Moeldoko.
RUU TPKS jadi RUU Inisiatif DPR
Sebelumnya, dalam sidang paripurna Selasa, 18 Januari, DPR menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR. RUU usulan inisiatif DPR tersebut, kemudian diserahkan kepada Presiden untuk diterbitkannya Surat Presiden (Surpres).
Sesuai perundang-undangan, Presiden memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR berikut DIM, terhitung sejak RUU TPKS disetujui menjadi hak inisiatif DPR.
Artikel ini telah tayang dengan judul Moeldoko Desak DPR Segera Sahkan RUU TPKS.
Selain informasi soal RUU TPKS, simak perkembangan situasi terkini baik nasional maupun internasional hanya di VOI. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!