DENPASAR – Menteri Pekerjaan dan Pembangunan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menengaskan, dirinya tak ingin mewariskan isu dan proyek pembangunan infrastuktur yang mangkrak kepada kabinet pemerintahan selanjutnya.
“Bukan berarti pembangunan dilarang, tapi pembangunan baru harus selektif dan harus bisa diselesaikan pada 2024. Minimal progres pembangunan tinggal sedikit lagi selesai dan tidak ada yang mangkrak di 2021,” ucap Basuki saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021 di Jakarta, Senin, 15 Maret, dikutip VOI dari Antara.
BACA JUGA:
Pembangunan infrastruktur harus selektif
Basuki menyampaikan, pembangunan infrastruktur tahun 2022 yakni Optimalisasi, Pemeliharan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) maka semua pembangunan infrastruktur baru harus sangat selektif, kecuali yang menggunakan pinjaman.
Optimaliasi bertujuan untuk merampungkan dan memberikan manfaat infrastruktur yang telah terbangun.
Sedangkan pemeliharan untuk menjamin keberlangsungan fungsi dan infrastruktur tetap beroperasi sehingga kualitas layanan tidak terganggu.
Adapun Operasi ditujukan untuk infrastuktur yang telah selesai dibangun pada 2021 dan tahun sebelumnya, maka pada TA 2022 harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba.
Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk insfrastruktur yang sudah mencapau umur kontruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula.
Dalam kesempatan itu, Basuki berpesan jika pembangunan infrastruktur diperkirakan tidak selesai pada 2023 atau 2024, maka harus dibatalkan dan jangan dilakukan pembangunan.
“Dengan demikian kita tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan bagi kabinet yang akan datang. Jadi jangan ada isu-isu yang kurang baik,” kata Basuki menandaskan.
Terkait
