DENPASAR – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta KPU melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi, dan kerja bersama untuk Satu Data Indonesia (SDI). Hal tersebut dilakukan agar tidak muncul data palsu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik untuk memanipulasi hasil pemilihan umum (Pemilu).
”Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin,” tegas Moeldoko saat menjadi pembicara dalam webinar bertema "Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia" yang digelar KPU, sebagaimana siaran pers yang diterima, di Jakarta, dikutip VOI, Rabu, 1 Desember.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bawaslu Batang Temukan Data 291 Orang Meninggal Dunia Masuk DPS Pemilu
28 April 2023, 16:02
Kebijakan SDI jadi kunci permasalahan data di Indonesia
Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019. Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan data termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antarinstitusi sehingga data yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron.
“Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir sehingga KSP bersama Bappenas dan kementerian/lembaga kunci, menginisiasi, dan merumuskan kebijakan SDI ini,” tutur Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu menambahkan kebijakan SDI yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas itu menjadi langkah pemerintah untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi, institusi, dan menyediakan data dalam format terbuka.
Dengan demikian data pemerintah menjadi terpadu dan dapat dibagikan satu sama lain, katanya.
"Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah,” jelasnya.
Moeldoko berharap pengumpulan dan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024, namun juga untuk program-program pemerintah.
”KSP siap bekerja sama dan mendukung KPU untuk integrasi manajemen data,” ujar Moeldoko.
Artikel ini telah tayang dengan judul Moeldoko Dorong KPU Lakukan Pemutakhiran Data agar Tidak Muncul Data Palsu yang Dimanfaatkan Oknum Politik Memanipulasi Hasil Pemilu.
Selain informasi soal KSP Moeldoko mita KPU lakukan pemutakhiran data pemilu, simak perkembangan situasi terkini baik nasional maupun internasional hanya di bali.voi.id. Waktunya Merevolusi Pemberitaan!