Penyaluran KUR di Bali dari Januari hingga Maret 2021 Capai Rp1,6 Triliun

DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto melaporkan penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pulau Dewata dari Januari hingga Maret 2021.

Tri menyebut, penyaluran KUR di Bali hingga triwulan I-2021 mencapai Rp1,6 triliun pada 32.673 debitur.

"Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sebagai fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi," kata Tri di Denpasar, Senin, 19 April 2021, dikutip VOI dari Antara.

Dia menambahkan, penyaluran KUR ini lebih rendah bila dibandingkan dengan penyaluran KUR pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp1,9 triliun pada 37.808 debitur.

"Hal ini cukup wajar mengingat pada triwulan I tahun 2020 belum begitu terdampak pandemi COVID-19, sehingga penyaluran KUR masih cukup baik," ucapnya.

Penyaluran KUR di Bali didominasi oleh KUR Mikro

Menurut Tri, skema penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro (sampai dengan Rp50 juta) yang mencapai Rp918,8 miliar, disusul KUR Kecil (sampai dengan 500 juta) dan Super Mikro (sampai dengan Rp10 juta) yang masing-masing mencapai Rp616,6 miliar dan Rp31 miliar.

Sedangkan penyaluran jika dilihat untuk masing-masing pemerintah daerahnya masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp267,8 miliar disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp229,7 miliar.

Sementara itu, dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan besaran 40 persen, disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 16 persen.

Di sisi lain, sambung Tri, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah berhasil direalisasikan sebesar Rp2,67 triliun atau 23 persen dari alokasi yang disediakan.

Capaian ini lebih rendah Ketimbang periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan belum adanya realisasi pada Dana Insentif Daerah (DID) dan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

"Rendahnya belanja-belanja tersebut dikarenakan masih adanya proses refocusing pada tingkat pusat dan menunggu juknis pelaksanaan DAK Fisik pada beberapa Kementerian/Lembaga," ujarnya.

Tri menuturkan, untuk penyaluran Dana Desa, penyaluran di Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik dan yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Akan tetapi perlu menjadi perhatian bahwa untuk penyaluran tahap kedua masih harus menunggu penyelesaian Perkada Dana Desa dari masing-masing pemerintah daerah.