Profil Faisal Basri, Ekonom yang Doyan Kritik Kebijakan Pemerintah

YOGYAKARTA – Dalam artikel kali ini akan dibahas profil Faisal Basri, ekonom senior Indef yang kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah.

Salah satu kritik pedas yang belum lama ini disampaikan Faisal adalah soal hilirisasi pertambangan, khususnya nikel.

Menurut Faisal, sebagian besar keuntungan yang didapat dari hilirisasi nikel tidak dirasakan oleh Indonesia melainkan mengalir ke China.

“90 persen (keuntungan hilirisasi nikel-red) lari ke China,” ujar Faisal dalam seminar yang digelar oleh Indef di Jakarta pada Agustus silam.

Selain itu, dia juga mengkritik langkah Presiden Widodo beserta para menterinya yang kerap menyuarakan pencapaian hilirisasi nikel. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya hanya memiliki kebijakan hilirisasi dan tidak mempunyai strategi industrialisasi. Padahal, kebijakan industrialisasi dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat struktur industri dan ekonomi.

Terbaru, Faisal melontarkan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh. Berdasarkan hitung-hitungan Faisal, kereta cepat Whoosh baru bisa balik modal setelah 139 tahun.

Lantas, seperti apa sosok Faisal Basri? Simak informasi tentang profilnya berikut ini.

Profil Faisal Basri

Profil Faisal Basri adalah seorang akademisi, ekonom, dan politikus Indonesia. Pemilik nama asli Faisal Batubara ini lahir pada tanggal 6 November 1959 di Bandung.

Ia merupakan putra dari Hasan Basri Batubara. Ia juga merupakan keponakan dari Wakil Presiden RI, Adam Malik.

Faisal Basri merampungkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pada tahun 1988, Faisal berhasil meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt Universitu, Nashville, Tennessee.

Menyadur laman LPEM FEB UI, karier akademis Faisal Basri dimulai sejak 1981. Kala itu, ia menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia mengampu mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi.

Selain punya pengalaman sebagai dosen, Faisal juga berpengalaman di berbagai posisi kepemimpinan akademis, seperti Ketua Jurusan ESP (Ekonomi dan Studi Pembangunan) FEB UI dari tahun 1995 hingga 1998 dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta (1999-2003). Faisal juga merupakan pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef) dari tahun 1995 hingga 2000.

Faisal tercatat penah terlibat dalam pendirian berbagai lembaga, seperti Majelis Amanah Rakyat (Mara), Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia.

Pada tahun 2000, Faisal menjadi anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Di sektor pemerintaha, Faisal pernah menjadi anggota Tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN (1985-1987). Ia juga pernah menjadi anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI pada tahun 2000.

Pada Oktober 2011, Fasial bersama Biem Benyamin maju sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. Akan tetapi, mereka kalah dalam pemilihan dari Joko Widodo, Fauzi Bowo, dan Hidayat Nur Wahid.

Berikutnya, pada Mei 2023, Faisal Basri diminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD untuk menjadi Tim Ahli Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU).

Sebelumnya, Faisal sudah terlibat dalam pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).