Di G20 Gubernur BI Suarakan Fleksibilitas Kebijakan dalam Antisipasi Tantangan

JAKARTA – Bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI) mendorong perlunya instrumen kebijakan yang bersifat agile dan fleksibel agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang.

Demikian yang disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/3rd FMCBG) di bawah Presidensi G20 India pekan ini. Menurut dia, bank sentral Indonesia menekankan pada beberapa aspek utama.

“Pertama, respons kebijakan yang tepat merupakan kunci untuk memitigasi risiko spillover negatif dari kondisi ekonomi-keuangan negara maju dan memastikan stabilitas ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers Rabu,19 Juli.

Perry menjelaskan, bank sentral perlu mengadopsi bauran kebijakan (policy mix)– dengan menggunakan kombinasi berbagai kebijakan seperti suku bunga, intervensi valuta asing, insentif likuiditas melalui kebijakan makroprudensial, dan capital flow management secara konsisten.

“Langkah ini dapat mendukung pencapaian stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan,” tuturnya.

Kedua, pentingnya sinergi. Perry menyebut BI bersama Kementerian Keuangan tetap mendorong koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional.

“Kunci penerapannya adalah melalui konsistensi, inovasi, dan sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Be the change that you wish to see in the world," tegas dia.

Dalam pertemuan tersebut, anggota G20 membahas berbagai agenda, yaitu perekonomian dan kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, investasi infrastruktur, regulasi sektor keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Saat diskusi perekonomian global, berbagai negara masih menyoroti bahwa ketidakpastian prospek ekonomi masih terus berlanjut akibat berbagai faktor, termasuk inflasi yang persisten dan ketegangan geopolitik. Pada agenda arsitektur keuangan internasional, anggota G20 menyoroti beberapa isu, antara lain isu jaring pengaman keuangan internasional, utang global, dan aliran modal berkelanjutan.

Lebih lanjut, pada agenda regulasi sektor keuangan, anggota G20 mendiskusikan kerangka kebijakan, supervisi, dan monitoring aktivitas aset kripto agar risiko dari aset kripto dapat termitigasi dengan baik.

Sementara itu pada isu inklusi keuangan, telah disepakati rencana aksi inklusi keuangan, termasuk penguatan literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, yang akan menjadi peta jalan bagi percepatan inklusi keuangan bagi individual dan UMKM.

Anggota G20 juga menyepakati rekomendasi penguatan infrastruktur digital (digital public infrastructure) sebagai komponen penting untuk memajukan inklusi keuangan.