Kementerian PUPR Rampungkan Proyek Pengendalian Banjir Tukad Unda di Bali Senilai Rp258 M

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan prasarana pengendali banjir bagian hilir Tukad Unda yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, urbanisasi dan perubahan tata guna lahan menjadi tantangan besar di Bali.

Perubahan pola hujan dengan durasi pendek namun intensitasnya tinggi kerap mengakibatkan banjir. Banjir tersebut sangat merugikan pariwisata Bali.

"Saya mengajak semua pihak untuk menjaga daerah tangkapan air melalui penghijauan kembali dan menahan laju alih fungsi lahan. Kami juga membangun prasarana pengendalian banjir untuk mengurangi risiko bencana banjir di Bali," kata Jubir Endra dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Juni.

Sementara itu, Kepala BWS Bali-Penida Muhammad Noor menyebut, melihat dampak letusan Gunung Agung pada 2018 dan 2020 lalu terhadap DAS Tukad Unda, diperlukan sinergi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten untuk mengendalikan banjir aliran lahar dingin yang sering terjadi di DAS Tukad Unda.

"Mengingat tingginya sedimentasi pascaerupsi dan tergerusnya tebing sungai, alur sungai, dan lahan milik masyarakat yang berubah, maka diperlukan pengendalian alur sungai Tukad Unda," ujarnya.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, yakni pembangunan Tanggul Tukad Yeh Sah, Cek Dam Tukad Yeh Sah, Tanggul Tukad Unda, Tanggul Penampang Ganda Tukad Unda, Pekerjaan Jetty, dan Groundsill.

"Pembangunan ini bermanfaat sebagai pengendalian sedimen di sepanjang Sungai Yeh Sah sebesar 737.000 m3 dan dapat mereduksi banjir di kawasan ini seluas 430 Ha, serta sebagai pengaturan morfologi sungai juga," ungkap Noor.

Pekerjaan pengendalian banjir DAS Tukad Unda yang luasnya mencapai 230,92 Km2 ini dilaksanakan oleh PT Nindya Karya dan PT Bina Nusa Lestari (KSO) dengan kontrak senilai Rp258 miliar, serta memakai Konsultan Supervisi PT Caturbina Guna Persada KSO, PT Multimera Harapan, dan PT Laras Sembada dengan nilai kontrak Rp6,6 miliar.

"Pembangunan dimulai pada 28 Agustus 2020 dan telah selesai pada 30 Desember 2022 melalui sistem kontrak tahun jamak," imbuh Noor.

Nantinya, penataan kawasan Tukad Unda ini juga akan terintegrasi dengan rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun Kawasan Strategis Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung.