Sri Mulyani di Forum G20: Penting Melanjutkan Pembangunan Berkelanjutan Pasca Pandemi

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi pembicara utama dalam dialog G20 bertajuk Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity yang diselenggarakan secara hybrid dari Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam pidatonya, Menkeu menyatakan bahwa pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi COVID-19.

“Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 11 Oktober.

Menurut Menkeu, Presidensi G20 Indonesia meyakinkan negara anggota perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Di samping itu, kita telah menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi, dan juga menggunakan semua lembaga untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana,” tuturnya.

Menkeu menambahkan, Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework/CAF).

“Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota,” tegasnya.

Dia mengungkapkan pula bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan.

“Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Lead Co-Chairs of Think 20 (T20) Bambang Brodjonegoro menyatakan salah satu masalah penting yang perlu ditangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

Kata dia investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

“Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya,” ucapnya.