COVID-19 Melonjak, Sudah Saatnya Masyarakat Sadar Perannya Kendalikan Pandemi

JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan intervensi penguatan pembatasan mobilitas dalam PPKM mikro di tengah lonjakan kasus COVID-19 saat ini.

Berbagai kebijakan dilakukan, mulai dari penambahan kapasitas perawatan pasien COVID-19, penguatan pengawasan dan penindakan protokol kesehatan, hingga percepatan vaksinasi. Namun, ternyata hal itu belum cukup untuk mengendalikan pandemi.

Ahli epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menganggap sudah saatnya masyarakat menyadari perannya dalam membantu meminimalisasi penularan virus corona.

"Masyarakat harus menyadari perannya. Kalau diidentifikasi, ada ribuan cara atau pendekatan di luar sisi farmasi yang bisa dilakukan. Ini berkontribusi dalam 80 persen pengendalian pandemi. Angka yang besar," kata Dicky kepada VOI, Rabu, 23 Juni.

Intinya, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi masih berlangsung. Selain itu, individu dari masyarakat sendiri juga perlu menjaga kesehatan secara umum. 

Sebab, syarat agar bisa menjalani vaksinasi COVID-19 juga harus memiliki tubuh yang sehat. Walaupun, Dicky mengaku daya tahan tubuh yang bagus tidak menjamin dirinya terhindar dari penularan COVID-19.

"Ini memang kompleks. Tapi, setidaknya dengaan perilaku hidup sehat, masyarakat bisa memiliki peluang kecil dari faktor risiko keterpaparan COVID-19," ujar dia.

"Bukan cuma imunitas, tapi juga kebugaran dan kesehatan secara umum terjaga dengan konsumsi gizi yang seimbang, istirahat, hingga olahraga yang cukup," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut lonjakan kasus COVID-19 dalam skala nasional selama empat minggu terakhir melonjak sangat tajam, yakni naik 92 persen dari sebulan sebelumnya.

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” kata Wiku.

Wiku menjabarkan, enam provinsi dengan kenaikan kasus COVID-19 tertinggi berada di Pulau Jawa. Berdasarkan data per tanggal 20 Juni 2021, kasus di DKI Jakarta meningkat sebesar 387 persen dengan total kenaikan 20.634 kasus, lalu Jawa Barat meningkat 115 persen, dengan total kenaikan 8.382 kasus.

Kemudian, kasus di Jawa Tengah meningkat sebesar 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus, Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus, DI Yogyakarta meningkat 197 persen dengan total 2.583 kasus, dan Banten meningkat 189 persen dengan total 967 kasus.