JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjelaskan secara transparan kondisi dana haji.
Sebab, akibat batalnya penyelenggaraan haji dari Indonesia memunculkan tudingan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur.
"Kalau sekarang ada beragam hal yang menimbulkan kontroversi, pertanyaan, dan sebagainya, saya berharap BPKH untuk berani buka-bukaan untuk menjelaskan kepada publik tentang apa yang sesungguhnya menjadi kinerja dan keabsahan dari penggunaan dana haji milik para jemaah," kata HNW dalam diskusi virtual Front Page Comm, Selasa, 8 Juni.
Selama ini, pengelolaan keuangan BPKH mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh sebabnya, HNW untuk mengaudit dana haji tahun 2021 guna menghilangkan fitnah akibat keputusan pembatalan pelaksanaan haji tahun ini.
Hal itu juga sebagai transparansi dana haji meskipun Kemenag dan BPKH pun memastikan bahwa uang calon jamaah haji yang batal berangkat, terparkir aman dan akan diinvestasikan ke bank-bank syariah.
"Tuntutan untuk audit dana haji makin meluas. Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman. Untuk hilangkan fitnah, dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dengan dukungan BPKH dan Kemenag," tuturnya.
Selain itu, HNW juga mengaku akan mencoba mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) dana haji di DPR RI. Hal ini untuk mengusut nasib dana haji setelah pemerintah mengumumkan WNI batal berangkat haji tahun ini.
"Penunjukan pansus itu satu hal yang sangat masuk akal dan sangat rasional untuk dibentuk. Saya akan sampaikan ke fraksi saya usulan ini. Dan kalau misalnya ada usulan formal yang lebih banyak lagi yang mengusulkan, itu juga akan mendorong DPR untuk lebih banyak lagi bisa menerima," ungkap dia.
BACA JUGA:
HNW mengaku saat ini partai oposisi di DPR hanyalah PKS dan Demokrat. Sementara, syarat pembentukan pansus adalah lebih dari satu fraksi dan diusulkan paling sedikit 25 orang anggota dewan.
Namun, menurut dia, pansus mengenai dana haji merupakan masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Bisa saja sejumlah fraksi lain menyetujui pembentukan pansus meskipun berada dalam koalisi.
"Sekalipun di luar pemerintah hanya PKS dan Demokrat, tapi tidak semua yang dimulai dari pemerintah otomatis bisa berjalan. Contohnya, ada perpres tentang investasi miras. Pemerintah maunya dijalankan, tapi kita tolak. Akhirnya bisa dibatalkan," ujar HNW.
"Jadi, kalau sikap kita di DPR menolak, kemudian didukung publik dengan rasionalitas kuat, dengan solusi yang baik, tentu akan bisa diwujudkan. Dengan jumlah kita lebih banyak, akan lebih bisa luluskan pansus haji," lanjutnya.
Sebagai informasi, ceramah Ustaz kondang Abdul Somad baru-baru ini viral. Dalam video yang beredar, terlihat Ustaz Abdul Somad berapi-api menyampaikan kritik terhadap batalnya jemaah yang berangkat naik haji ke Arab Saudi.
UAS--panggilan akrab Abdul Somad--menuding, uang milik jemaah ini kemudian dipakai oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.
"Duit tak ada dipakai dana haji, umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi! Mengamuk! Berhenti, memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk berhenti, kalau umat Islam diam lanjut," tegas UAS berapi-api dalam video.
Namun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah kabar yang beredar bahwa dana calon haji dialokasikan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," ujar Moeldoko.
Terkait
