Anggota DPR RI Apresiasi Desa Binaan Imigrasi Labuan Bajo Cegah TPPO

LABUAN BAJO - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengapresiasi program desa binaan imigrasi yang dibentuk Kantor Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kelas II Labuan Bajo guna melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah itu.

"Perlu dari awal dicegah dan kebetulan imigrasi ambil inisiatif untuk ada program desa binaan. Mungkin dengan masukan ini, saya akan bicarakan ke pusat untuk program ini lebih dimasifkan khususnya untuk Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya di Labuan Bajo, Jumat.

Kantor Imigrasi TPI Labuan Bajo telah membentuk binaan imigrasi guna pencegahan TPPO di dua desa yakni Desa Batu Cermin di Kabupaten Manggarai Barat dan Desa Wae Ri'i di Kabupaten Manggarai.

Andreas Hugo Pareira menambahkan hal terpenting dalam pencegahan TPPO dalam program desa binaan imigrasi adalah secara konsisten dilakukan sosialisasi dan pencegahan di desa-desa yang diidentifikasi menjadi kantong pekerja migran wilayah kerja Kantor Imigrasi TPI Labuan Bajo serta kolaborasi bersama berbagai stakeholder.

Menurut dia, walaupun Kantor Imigrasi TPI Kelas II Labuan Bajo tidak berkaitan langsung dengan TPPO tapi kantor tersebut memiliki kewenangan sebagai penjaga pintu masuk mobilitas orang-orang dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya sehingga memiliki peran strategis dalam penanganan TPPO.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral guna optimalisasi pencegahan TPPO.

"Kita libatkan bicara dengan romo, kampus, libatkan juga mahasiswa sehingga menurut saya akan lebih efektif untuk mencegah mereka supaya jangan lagi ilegal dan kalau sudah ilegal potensi macam-macam seperti korban dieksploitasi sampai hal paling tragis yang kita sering dengar dan kita tidak bisa buat apa-apa adalah kembali dengan peti mati," katanya.

Kepala Kantor Imigrasi TPI Kelas II Labuan Bajo Charles Christian mengatakan akan menambah jumlah desa binaan imigrasi sehingga semakin mengoptimalkan pencegahan TPPO di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada.

"Kami sudah mendapatkan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kriteria desa mulai dari desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal, sehingga kami akan analisa dari 722 desa/kelurahan di wilayah kerja kami mana-mana yang akan menjadi pusat atau pembentukan desa binaan baru sehingga apa yang disampaikan pak Hugo tadi desa binaan tepat sasaran," katanya