JAKARTA - Komite Perwakilan Parlemen Myanmar (CRPH) yang mewakili anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta militer Myanmar, tengah melihat kemungkinan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan oleh rezim militer Myanmar.
Utusan Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengatakan, CRPH sedang mencari cara agar militer Myanmar dapat dimintai pertanggung jawaban atas kekerasan setelah kudeta.
"ICC adalah salah satunya. Kami bukan negara di pihak ICC, tetapi kami perli mengeksplorasi cara dan sara untuk membawa kasus ini ke ICC," kata Kyaw Moe Tun dalam sebuah acara dengan Institut Studi Hak Asasi Manusia Universitas Columbia," melansir Reuters.
Sementara itu, hingga Kamis 18 Maret kemarin jumlah korban akibat kekerasan yang dilakukan militer Myanmar, termasuk jumlah pengunjuk rasa yang ditahan, terus bertambah.
"Total korban tewas dalam minggu-minggu kerusuhan meningkat menjadi 224 orang. Sebanyak 2.258 orang orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman," sebut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Terpisah, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi kepada tokoh individu militer Myanmar pada Senin mendatang, untuk kemudian menargetkan bisnis yang dijalankan rezim militer Myanmar.
Jaringan perusahaan militer Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC) tersebar melalui perekonomian mulai dari pertambangan dan manufaktur hingga makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi dan perbankan. Sanksi baru akan menghalangi investor dan bank UE melakukan bisnis dengan mereka.
Sanksi yang diharapkan Uni Eropa mengikuti keputusan Amerika Serikat bulan lalu untuk menargetkan militer dan kepentingan bisnisnya. Inggris bulan lalu membekukan aset dan melarang perjalanan pada tiga jenderal pemimpin militer Myanmar.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pasok Energi untuk Myanmar, Perusahaan Migas Prancis Total Kutuk Kudeta Militer
17 Maret 2021, 07:16
"Apa pun yang terjadi di Myanmar dalam beberapa bulan mendatang, ekonomi akan runtuh, menyebabkan puluhan juta orang dalam kesulitan dan membutuhkan perlindungan segera," kata sejarawan dan penulis Thant Myint-U di Twitter.
Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.
