JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan seperti kemacetan hingga banjir.
"Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam, sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya," kata Tito saat mendatangi kantor Menko Polhukam, Jakarta, dilansir ANTARA, Jumat, 15 Maret.
Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya.
Hal tersebut membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar seperti banjir, penumpukan sampah hingga macet.
BACA JUGA:
-
| BERITA
NasDem, PKB, dan PKS Kumpul di NasDem Tower, Jajaki Koalisi di Pilgub DKI
15 Maret 2024, 17:49
Karenanya, Mendagri menilai butuh kerja sama dan kolaborasi antar pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.
Tito pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.
"Kita mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi antar kabupaten kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan papua," kata dia.
Namun berbeda dengan Papua, Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.
"Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden," kata Mendagri Tito.
Terkait
