JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali menegaskan Israel tidak boleh melanjutkan operasi militernya di Rafah jika tidak bisa memastikan keamanan warga sipil, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak bisa dipaksa menerima negara Palestina, saat kedua pemimpin berbicara di telepon selama 40 menit.
Dalam unggahannya di situs resmi, Gedung Putih menuliskan, kedua pemimpin membahas negosiasi penyanderaan yang sedang berlangsung, dengan Presiden Biden menegaskan komitmen untuk bekerja maksimal guna membebaskan semua sandera sesegera mungkin.
"Presiden menegaskan kembali pandangannya, bahwa operasi militer tidak boleh dilakukan tanpa adanya rencana yang kredibel dan dapat dieksekusi untuk memastikan keamanan dan dukungan bagi warga sipil di Rafah," tulis Gedung Putih di situs resminya, seperti dikutip 16 Februari.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, kedua pemimpin berbicara di telepon selama 40 menit. Setelahnya, PM Netanyahu menegaskan, Israel tidak bisa dipaksa untuk menerima negara Palestina.
"Posisi saya dapat diringkas dalam dua kalimat berikut," kata Netanyahu dalam sebuah tweet, dikutip dari The Times of Israel.
"Israel dengan tegas menolak tindakan internasional mendiktekan mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina. Pengaturan seperti itu hanya akan dicapai melalui negosiasi langsung antara para pihak, tanpa prasyarat," lanjutnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ukraina Butuh Rp7,591 Kuadriliun untuk Membangun Kembali Negara Itu Usai Perang
16 Februari 2024, 04:00 -
| BERITA
Presiden Putin Nilai Joe Biden Lebih Berpengalaman, Sementara Trump Politisi Non-Sistemik
15 Februari 2024, 18:45 -
| BERITA
Saksi Mata Sebut Sniper Israel Tembak Mati Warga Palestina yang Coba Tinggalkan RS Gaza
15 Februari 2024, 13:00
Selain itu, kata perdana menteri, "Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina. Pengakuan seperti itu setelah pembantaian tanggal 7 Oktober akan memberikan dampak besar terhadap terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencegah penyelesaian perdamaian di masa depan."
Terkait
