Penurunan Angka Kemiskinan Era Jokowi Tak Signifikan, Bansos Dianggap Tak Efektif  

JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menyoroti angka penurunan kemiskinan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebut tak berkurang signifikan.

Mengambil data Badan Pusat Statistik, Anggota Dewan Pertimbangan Timnas AMIN Awalil Rizky mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin sejak September 2014 hingga Maret 2023 hanya berkurang 1,83 juta orang.

Awalil pun membandingkan dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana jumlah penduduk miskin dari tahun 2004 hingga Maret 2013 berkurang 8,08 juta orang.

"Terlepas dengan adanya COVID, kemiskinan di era pak presiden jokowi hanya berkurang 1,83 juta orang. Secara persentase hanya berkurang 1,60 persen. Bandingkan dengan pemerintahan SBY, berkurangnya 8 juta atau 5,29 (persen)," kata Awalil di Rumah Perubahan AMIN, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari.

Awalil mengindikasikan bahwa kondisi ini disebabkan oleh sasaran penerima bantuan sosial yang masih belum tepat. Hal ini, lanjut dia, dilihat dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2023.

Dari data itu, realisasi penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat ekonomi ke bawah tak sampai 60 persen.

"Ini indikasi bahwa program perlindungan sosial tidak cukup efektif. yang sudah terjadi. Harusnya secara teoretis, minimal 80 persen itu untuk kuintil 1 dan 2, atau desil 1 sampai 4. Jadi ada puluhan juta sasaran (penerima bantuan) yang bisa diperbaiki," ungkap Awalil.

Sementara itu, ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufiqurrahman menilai penyaluran bantuan sosial saat ini tidak bisa menurunkan angka kemiskinan secara efektif.

"Bansos itu enggak efektif untuk menurunkan kemiskinan. Justru yang cukup efektif itu ada di peningkatan income karena itu akan mendongkrak konsumsi. Ini lebih sustain," jelasnya.