Satgas COVID-19: PPKM Efektif Jika Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baru bisa efektif untuk menekan laju penularan COVID-19 jika masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

"Intinya pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali dapat berjalan apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 3M, dan ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM, dan penegakan peratuan PPKM oleh pemerintah daerah," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Februari.

Dia menyebut, selama ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan dan masih banyak yang melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Akibatnya, kebijakan ini tak dapat mencegah penularan COVID-19 di tengah masyarakat.

Karena itu, berkaca dari hal ini, ke depan pemerintah bakal mengkaji kembali kebijakan yang selama ini sudah dicanangkan demi mencegah penularan virus ini di tengah masyarakat.

"Pemerintah tentunya akan mengkaji berbagai kebijakan untuk menekan peningkatan kasus positif yang muncul di masyarakat," tegasnya.

Wiku memaparkan Satgas Penanganan COVID-19 saat ini tengah mengembangkan pos komando di tingkat RT/RW di daerah untuk membantu pemerintah daerah mengawasi dan melaksanakan PPKM.

Posko ini, sambung dia, bakal tersebar secara nasional dan dikelola satgas dengan berkoordinasi dengan berbagai unsur seperti kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 

Selain berfungsi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, posko ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan setelah terpapar COVID-19.

"Diharapkan petugas di wilayahnya masing-masing dapat membantu warga yang membutuhkan perawatan atau surat rujukan dari tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas setempat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jokowi blak-blakan menyebut kebijakan tersebut tidak efektif. Bahkan implementasinya cenderung tidak tegas dan konsisten.

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi. Karena kita memiliki index mobility-nya juga ada sehingga di beberapa provinsi COVID nya tetap naik," tuturnya, saat rapat terbatas di Istana Bogor, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, pada Minggu, 31 Januari.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta pembantunya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air. Jokowi menilai implementasi dari kebijakan PPKM ini belum baik.

"Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat, di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi," tegasnya.