BMKG Dorong Negara-negara Berpotensi Tinggi Bentuk Komunitas Siaga Tsunami
BPBD memasang rambu evakuasi bencana di sekitar kawasan pantai pernah dilanda gempa dan tsunami di Desa Suak Ribee, Aceh pada Senin 18 Januari 2021. (Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong negara-negara rawan tsunami mempercepat terbentuknya komunitas siaga tsunami alias Tsunami Ready Community.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan komunitas siaga tsunami dapat mereduksi risiko, terutama dalam meminimalisasi jumlah korban.

"Negara-negara rawan tsunami perlu mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat di kawasan pesisir agar mereka tahu bagaimana caranya menghadapi bencana ini jika sewaktu-waktu terjadi," ujarnya melalui daring saat menjadi pembicara dalam forum The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Disaster Resilience Week and the Corresponding 8th Session of the Committee on Disaster Risk Reduction yang berlangsung 24-25 Juli di Bangkok, Thailand 26 Juli, disitat Antara.

Dia menjelaskan tsunami Aceh 2004, tsunami Samoa 2009, tsunami Chili 2010, tsunami Tohoku Jepang 2011 menjadi bukti bahwa ancaman tsunami ini nyata

Ia menuturkan, komunitas siaga tsunami adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator terkait aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.

Ia menyebutkan 12 indikator itu, yakni telah dipetakan dan didesain zona bahaya tsunami; jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi; sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi; serta adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.

Kemudian, informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik; sosialisasi, kesadaran masyarakat, dan edukasi tersedia dan terdistribusi; sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun; pelatihan bagi dan oleh komunitas tsunami diadakan minimal dua tahun sekali; tersusunnya rencana kontijesi atau respon dalam keadaan darurat oleh komunitas di daerah rawan tsunami; terbangunnya kapasitas untuk pengelolaan operasional respons darurat saat tsunami terjadi.

Indikator lainnya, yaitu tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (dari BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu; dan tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.

"Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya tsunami ready community ini. Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya," katanya.

Ia menyampaikan Komunitas Desa Tanjung Benoa Bali adalah salah satu dari komunitas yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO Tsunami Ready Community.

"Tsunami Ready tidak hanya dapat diimplementasikan di sektor pariwisata saja, namun juga di sektor infrastruktur kritis seperti bandara dan pelabuhan," kata Dwikorita.'