Said Didu Bikin Gaduh Lempar Hoaks Isu PKS Dapat Jatah 2 Menteri di Kabinet, Begini Respons PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/FOTO: Wardhany Tsa Tsia-VOI

Bagikan:

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) tak mau banyak berkomentar soal isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat jatah dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka lebih memilih untuk mengatasi masalah bangsa.

"Yang penting adalah bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan pokok bangsa," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 28 Oktober.

PDIP meminta semua pihak bekerja sama mengatasi masalah bangsa. Sementara untuk kontestasi Pilpres 2024, Hasto menyebut masih ada waktu hingga batas akhir pendaftaran.

"Semua bergotong royong akan ada tiba momentum untuk berkontestasi," tegasnya.

"Kita tunggu momentum itu dan mari kita berikan energi positif kita bagi bangsa dan negara," sambung Hasto.

Sebelumnya, isu PKS ditawari dua kursi menteri dan menarik dukungan kepada Anies Baswedan mencuat melalui media sosial Twitter pada Kamis, 27 Oktober. Ada unggahan yang menyebut kabar liar PKS ditawari 2 kursi menteri, yang kemudian disambar akun Said Didu.

Said Didu mengaku mendengar kabar lain, salah satu pengusaha sudah ditugaskan memberikan dana besar agar dukungan kepada Anies ditarik. Cuitan Said Didu pun lantas dibalas Juru Bicara PKS Muhammad Kholid. Kholid pun menegaskan isu tersebut adalah fitnah.

“Ini hoax & fitnah. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan @PKSejahtera tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024,” kata Kholid lewat akun Twitter. 

Saat dikonfirmasi, Kholid menegaskan PKS masih bersama ‘Koalisi Perubahan’ bersama Demokrat dan NasDem.

"PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil untuk tuntaskan poros perubahan bersama NasDem dan Demokrat,” jelasnya.

Kholid menyayangkan cuitan Said Didu yang menurutnya bisa membuat ‘Koalisi Perubahan’ rusak. Dia mengingatkan agar seluruh pihak tidak menggunakan cara-cara kotor dengan narasi merusak kepercayaan.