JAKARTA - Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed menyatakan ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia melalui konsep sovereign wealth fund (SWF) atau dana abadi.
“Jadi secara khusus juga dibicarakan mengenai pembangunan ibu kota baru. Jadi dengan soveriegn wealth fund ini Putra Mahkota memberikan komitmen akan masuk ke dalamnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Emirates Palace Abu Dhabi, Minggu 12 Januari malam waktu setempat.
Luhut bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Dubes RI untuk UEA Husin Bagis menggelar jumpa pers setelah mendampingi Presiden Jokowi melakukan acara kenegaraan di Istana Qasr Al Watan Abu Dhabi.
Keinginan UEA untuk terlibat dalam berbagai investasi di Indonesia termasuk pembangunan ibu kota baru disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed.
“Sempat terucapkan nilainya akan terbesar di antaranya IDFC maupun Softbank, dan lain-lain,” katanya.
Menanggapi hal itu, kata Luhut, Presiden Jokowi bahkan meminta Putra Mahkota MBZ menjadi dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru.
“Dan saya pikir menjawab pertanyaan orang, nanti Indonesia ke sana atau tidak. Jadi sesama brother, mungkin sekali, bukan mungkin, istilah titelnya saja seperti apa, tapi ketuanya Crown Prince Mohammed bin Zayed, dan anggotanya ada beberapa nama terkenal lainnya. Siapa saja yang tempati, mau dari Tiongkok, dari mana saja. Tapi pemerintah menyampaikan pembangunan kantor pemerintahan itu dari APBN, jadi yang tidak APBN itu yang non (klaster) pemerintah,” katanya.
Deal Terbesar
Kesepakatan yang dihasilkan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) dengan 16 kerja sama terbagi 5 kerja sama antara pemerintah dan 11 kerja sama antara pelaku usaha disebut sebagai deal terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Ini istilahnya Presiden kepada Putra Mahkota adalah satu deal terbesar dalam sejarah Indonesia dalam waktu singkat di Timur Tengah yakni UEA,” kata Luhut.
Adapun perjanjian kerja sama tersebut terdiri atas 5 perjanjian antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.
Selain itu, terdapat pula 11 perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar 22,89 miliar dolar AS atau sekitar Ro314,9 triliun.
Selain kerja sama ekonomi, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadikan UEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat, dan penuh toleran.
“Kalau teknis mengenai jumlah investasi tadi banyak BUMN mengenai chemical dan sebagainya (terlibat),” kata Luhut.
Untuk itu ia bersama Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Menteri Luar Negeri LP Marsudi serta pihak lain terus bekerja secara koordinatif dalam merealisasikan kerja sama secara konkret antara dua negara.
“Saya ditunjuk Presiden (untuk mengetuai tim kerja sama) tapi sebetulnya ini pekerjaan ramai-ramai, jadi berhasil pun ini sebetulnya ini adalah kerja sama tim yang bisa menyelesaikan to be precise hanya waktu 7 bulan,” katanya.
Ia menegaskan faktanya belum ada kesepakatan dengan nilai kerja sama sebesar itu yang diselesaikan pembahasannya dalam waktu relatif singkat. “Belum pernah ada deal sebesar itu,” kata Luhut.
Terkait
