DENPASAR - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Irjen Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang menyebut Permendikbudristek No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) bisa jadi solusi kekerasan seksual di kampus.
“Kita (pemerintah) bersyukur, berdasarkan info yang termuat pada website kepaniteraan MA yang kami terima, bahwa MA telah menolak permohonan hak uji materill (judicial review) terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Saat ini kami menunggu release putusan dimaksud dari MA,” ujar Chatarina, Senin 18 April, dikutip dari VOI.
BACA JUGA:
-
| BERITA
28 Mahasiswi Universitas Udayana-Bali Disebut Jadi Korban Kekerasan Seksual
22 November 2021, 15:08 -
| BERITA
Menteri Nadiem: Kemendikbudristek Tidak Pernah Mendukung Seks Bebas
12 November 2021, 18:25
Permendikbudristek PPKS berpihak pada korban kekerasan seksual
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak gugatan uji materiil atau Judicial Review (JR) terhadap Permendikbudristek PPKS. Permendikbudristek itu merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual dan upaya penguatan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban.
Hadirnya terobosan peraturan itu juga dimaksudkan agar terwujud lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri.
Irjen Kemendikbudristek juga menyampaikan apresiasi kepada sivitas akademika se-Indonesia, berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung lahirnya peraturan menteri tersebut dan mengawal proses uji materi itu.
“Lahirnya Permendikbudristek ini adalah momentum untuk menyatukan langkah kita untuk melindungi warga pendidikan tinggi dari ancaman kekerasan seksual yang merusak masa depan. Saya mewakili Kemendikbudristek menyampaikan banyak terima kasih kepada sivitas akademika se-Indonesia serta berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung melalui gerakan maupun amicus curiae agar Permendikbudristek PPKS tidak dibatalkan,” kata Chatarina dikutip Antara.
Sebelumnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengajukan gugatan berupa JR kepada MA pada Rabu 2 Maret, dengan Nomor Perkara 34 P/HUM/2022. Dalam gugatannya, LKAAM meminta MA untuk meninjau kembali penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi.
Sementara, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2022, menyebutkan sebanyak 92 persen responden yang mengetahui tentang Permendikbudristek PPKS mendukung keberadaan peraturan tersebut.
Artikel ini telah tayang dengan judul Permendikbudristek Sebut PPKS Bisa Atasi Kasus Kekerasan Seksual di Kampus.
Selain informasi soal PPKS bisa atasi kekerasan seksual di kampus, simak berita Bali terkini untuk berita paling update di wilayah Bali.
