JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat posisi penting setelah menebar isu terkait big data bahwa 110 juta masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda dan memperpanjang jabatan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi pun tegas menegur menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi membicarakan wacana tersebut. Bahkan, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta Luhut Binsar Pandjaitan segera mundur dari jabatannya. Pasalnya, Luhut telah menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait dengan data masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
"Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden," ujar Masinton dalam keterangannya.
Politikus PDIP itu menyebut sikap Jokowi ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih kekacauan yang dibuat bawahannya. Masinton juga menyebut pembantunya itu sebagai sosok yang congkak dan bertindak semaunya.
"Sikap ksatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," sambungnya.
Meskipun demikian, walau menegur Luhut yang membuat mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan, Presiden Jokowi malah “menghadiahi” Luhut dengan jabatan baru yaitu Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53/2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Rabu, 6 April 2022.
Ternyata, posisi Luhut sebagai Ketua Dewan SDA Nasional ini menggeser posisi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dengan demikian, ini sudah kesekian kalinya Luhut menggeser posisi beberapa menteri Jokowi untuk diambil alih tupoksinya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai keputusan presiden yang lagi-lagi memberikan jabatan kepada Luhut, sungguh tidak sehat dan membuat Jokowi semakin terlihat lemah.
"Ini tidak sehat. Dalam sistem presidensial, kekuasaan mutlak di tangan presiden. Presiden sendiri menegaskan tidak ada visi-misi menteri, termasuk menko. Adanya visi-misi Presiden," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, Luhut yang menduduki banyak jabatan justru dapat merusak ritme hingga solidaritas kementerian. Sebab kata dia, setiap kementerian telah memiliki tupoksi dan fokus masing-masing.
"Semua kekuasaan kementerian itu punya tupoksi dan fokus masing-masing. Adanya satu menteri yang terlihat masuk ke banyak kementerian bisa merusak ritme kerja dan merusak solidaritas," ucapnya.
Lebih dari itu, anggota Komisi II DPR itu menyebut ada kecenderungan one man show dengan kembali menunjuk Luhut ke dalam jabatan lainnya di pemerintahan.
"Kian membentuk kesan Presiden yang lemah. Secara manajemen bisa saja, tapi tidak membangun soliditas tim. Kecenderungan one man show tidak sehat bagi organisasi," sebut Mardani.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Luhut Binsar Pandjaitan bak Menkosaurus atau Menteri Koordinator Segala Urusan.
"Menko Marinves kelihatannya sangat dipercaya Presiden. Bahkan ada yang menjuluki Menkosaurus (Menteri Koordinator Segala Urusan)," kata Fadli Zon, Sabtu, 9 April.
Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat ini melihat Luhut Binsar Pandjaitan memang memiliki peran sangat sentral di pemerintahan Jokowi. Bahkan, kata dia, dorongan perpanjangan jabatan Jokowi juga diduga tidak lepas dari keterlibatan Luhut.
"Peran LBP terasa sangat sentral dalam pemerintahan, ibarat perdana menteri. Bahkan terkesan ia termasuk yang mendorong perpanjangan atau penambahan masa jabatan Presiden," ucapnya.
Meski demikian, Fadli Zon tetap mengkritik pemilihan kembali Luhut Binsar Pandjaitan mengemban jabatan baru tersebut. Dia mempertanyakan kinerja Luhut di bidangnya sendiri.
"Harusnya sesuai tupoksi saja. Evaluasi juga bisa mudah. Misalnya, apakah investasi yang digembar-gemborkan memang terealisasi atau hanya angka-angka semata. Apakah sudah tercapai pembangunan sektor maritim, tol laut, dan sebagainya. Jangan kebanyakan jabatan tapi hasilnya minimal atau tak ada sama sekali," pungkas Fadli Zon.
BACA JUGA:
Berikut Jabatan Luhut Pandjaitan selama Presiden Jokowi menjabat 2014 – sekarang.
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari 2019 hingga sekarang.
- Koordinator PPKM Jawa-Bali
Selama pandemi Covid-19, Luhut mengemban tugas tambahan sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali. Luhut ditunjuk Jokowi sejak akhir Juni 2021 sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.
- Wakil Ketua KPCPEN
Selain itu, Luhut juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
- Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamat 15 Danai Prioritas
Luhut ditunjuk oleh Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dewan ini dibentuk Jokowi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Tugasnya antara lain memberikan arahan dan pencapaian, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional.
- Ketua Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia
Luhut juga dipercaya Jokowi sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Gernas BBI merupakan gerakan untuk memperkuat branding produk-produk UMKM dalam negeri serta memperluas akses pasar melalui penjualan digital.
- Ketua Komite Kereta Cepat Jakara-Bandung
Luhut juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Penunjukan itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
- Ketua Tim Nasional P3DN
Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada 2018. Penunjukan Luhut disahkan lewat Keppres No. 24 Tahun 2018. Tugas tim ini Luhut ialah memantau penggunaan produksi dalam negeri sejak tahapan perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD.
- Ketua Dewan SDA Nasional
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional atau Dewan SDA Nasional yang diatur lewat Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 53 Tahun 2022. Jokowi pun menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin organisasi baru ini.
Terkait
