SURAKARTA - Gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor produk bijih nikel mentah Indonesia ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas. Jokowi memutuskan untuk tetap menjalankan aturan setop ekspor bahan mentah.
"Sejak 2020 sudah saya sampaikan kepada seluruh menteri, satu-satu harus kita setop. Nikel setop, tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Raw material enggak ada lagi di ekspor. Nikel setop," kata Jokowi dalam sidang terbuka senat akademik Dies Natalis Universitas Selebas Maret (UNS), Jumat 11 Maret.
Bahkan Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk setop ekspor produk bahan baku mentah lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga. Meneruskan laporan ERA, Jokowi menyebut, ekspor bahan mentah hanya meraup untung tak seberapa sehingga keputusan terbaik fokus mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Saya sudah perintah, nanti bauksit tahun ini setop, biar digugat lagi. Tahun depan setop lagi tembaga atau timahnya biar digugat lagi. Enggak apa-apa digugatin terus. Belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang," imbuhnya.
Jokowi menjelaskan, keuntungan yang diperoleh Indonesia ketika mengekspor bahan mentah dengan bahan jadi berbeda jauh.
Saat Indonesia ekspor bahan mentah nikel, kata Jokowi, keuntungan yang diperoleh 1 sampai 1,5 miliar dolar Amerika atau setara Rp15-20 triliun. Dengan muatan yang sama, ketika mengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi, Indonesia meraup keuntungan 20,8 miliar dolar Amerika.
"Artinya, dari Rp15 triliun melompat kepada kurang lebih Rp300 triliun," tutur Jokowi.
Jokowi menilai tepat langkah Indonesia melarang ekspor bahan baku mentah lantaran meningkatkan perekonomian dalam negeri. Meski disadarinya, hal itu berisiko lantaran bertentangan dengan kehendak Uni Eropa.
Dengan menghentikan ekspor bahan baku mentah, kata dia, Indonesia bisa memproduksi baterai litium, baterai televisi, hingga kendaraan listrik. Itu berarti membuka lapangan kerja baru.
Potensi penanaman modal di dalam negeri juga meluas seiring kebijakan mensetop ekspor bahan baku mentah. Begitu juga, lanjut Jokowi, investasi dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ihwal industri yang muncul di Tanah Air akibat kebijakan tersebut.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Catat Rekor Tertinggi, Harga Sawit di Riau Tembus Rp4.183,51 per Kilogram
08 Maret 2022, 17:14
Jokowi mengatakan, kebijakan yang ditentang Uni Eropa ini sempat disampaikannya saat Pertemuan G20 di Roma, Italia, pada akhir 2021. Dalam forum tersebut, Jokowi mengaku tak takut dengan gugatan yang dialamatkan ke Indonesia akibat kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah.
Jokowi memandang penolakan terhadap larangan ekspor itu sebagai tindakan yang wajar. Namun, dia menegaskan Indonesia tak ingin menjadi negara yang selama ratusan tahun mengekspor bahan mentah karena keuntungan yang didapat sedikit.
"Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan kerja mereka yang dapat, terus kita dapat apa? Ya kita ditakut-takuti terus, tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah!" tegasnya.
Indonesia diketahui digugat Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Musababnya, Uni Eropa geram atas kebijakan Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah sehingga industri yang ada di Eropa menjadi sulit.
