KLATEN - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten menyita aset milik wajib pajak (WP) karena memiliki tunggakan pajak hingga lebih dari Rp1 miliar.
Kepala KPP Pratama Klaten Luky Priyanto mengatakan pihaknya sebelum menyita aset wajib pajak, melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan surat teguran dan surat paksa.
"Namun, wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya sehingga dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) dan akhirnya dilakukan penyitaan," katanya dikutip Antara, Selasa, 9 November.
Disebutkan, barang sitaan tersebut digunakan sebagai jaminan pelunasan tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
"Apabila wajib pajak tidak segera melunasi tunggakan pajaknya, akan dilakukan lelang terhadap aset yang telah disita tersebut," kata Luky.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Anak Buah Anies Tiba-tiba ke Gedung KPK, Ingin Serahkan Dokumen Formula E 600 Halaman
09 November 2021, 12:20 -
| BERITA
Polri Tegaskan Satgas Anti Mafia Bola Tak Bubar Sepenuhnya, Hanya...
09 November 2021, 13:02 -
| BERITA
Interupsi Anggota DPR Bukannya Tidak Boleh Tapi Jangan Juga Ketika Pidato Penutupan
09 November 2021, 12:47
Terkait dengan penyitaan tersebut, pihaknya melakukan koordinasi dengan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
Luky menyebutkan aset milik WP itu berupa tanah pekarangan di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Ada pun total tunggakan sebesar Rp1.012.829.078,00.
Jika setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, KPP Pratama Klaten bisa mengajukan pelelangan terhadap aset tersebut.
"Dalam hal ini kami berharap kegiatan ini dapat mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyitaan aset penunggak pajak untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya," sambung Luky.
Terkait
